Sejumlah guru dalam kegiatan upacara. Pemerintah menaikkan kesejahteraan guru pada APBN 2026.JAKARTA (Madina Bisnis) - Pemerintah resmi menaikkan alokasi anggaran belanja negara yang dikhususkan untuk program kesejahteraan guru, dosen, dan seluruh tenaga pendidik dalam RAPBN 2026 menjadi Rp274,7 triliun.
Sebelumnya alokasi anggaran yang menjadi bagian dari dana pendidikan negara sebesar Rp178,7 triliun. Itu berarti ada kenaikan hingga mencapai lebih dari 53%.
"Bahkan untuk guru dan dosen non-PNS pun mendapatkan TPG (Tunjangan Profesi Guru), sesuai dengan yang disampaikan DPR dan amanat konstitusi kita itu 20% di jaga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Kamis (21/8/2025) dilansir bloombreg technoz.
Dalam perinciannya datanya, anggaran tersebut akan dialokasikan kepada sebanyak 54.747 guru TPG Non-PNS senilai total Rp19,2 triliun. Kemudian, untuk Tunjangan Profesi Dosen (TPD Non-PNS senilai Rp3,2 triliun yang akan disalurkan ke 80.325 orang.
Lalu, ada juga kepada sebanyak 1,6 juta guru TPG ASN Daerah (ASND) senilai p69,0 triliun, serta untuk TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik senilai total Rp120,3 triliun.
Anggaran pendidikan dijaga untuk SDM untuk dan berdaya saing," tutur Sri Mulyani.
Secara total, anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 tercatat mencapai Rp757,8 triliun, sekaligus menjadi yang terbesar dalam sejarah.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk transfer ke daerah (TKD) untuk pendidikan sebesar Rp253,4 triliun, yang bertujuan untuk tunjangan guru, BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, hingga tambahan penghasilan guru.
Kemudian, untuk belanja Kementerian/Lembaga pendidik sebesar Rp243,9 triliun. Alokasi tersebut dimanfaatkan kepada Kementerian terkait seperti Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenag, Kemen PU, dan Kemensos untuk revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda.
Lalu ada untuk program makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp223,6 triliun yang dimanfaatkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk dinikmati sebanyak 71,9 juta siswa dan santri di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, sebanyak Rp3 triliun digunakan untk pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk 4.000 mahasiswa, 452 riset, 21 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PNTBH) eksisting dan 2 PTNBH baru, pembiayaan pendidikan 9 sekolah unggulan dan revitalisasi 11.686 sekolah. (bloombreg/01)
