JAKARTA (Madina Bisnis) - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) Dukungan Perumahan Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pembiayaan program ini bersumber dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FPLP).
FLPP memberikan kemudahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Uang muka untuk rumah program FLPP hanya 1 persen dari harga rumah dengan suku bunga 5% flat.
Nota kesepahaman itu ditandatangani langsung oleh Menteri PKP Maruar Siarait, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, dan bupati/wali kota se-Sumut termasuk Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Selasa (1/7/2025).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) Rully Andriady yang hadir di penandatanganan MoU menyatakan program ini menawarkan kemudahan pembiayaan seperti suku bunga rendah, uang muka ringan, dan jangka waktu pembiayaan yang panjang.
"Ini adalah langkah bagus dari pemerintah pusat dalam memberikan perhatian kepada MBR sehingga bisa memiliki rumah yang layak dengan harga terjangkau," kata dia.
Rully menjabarkan, Sumut mendapat jatah 15 ribu unit rumah yang pembagiannya per kabupaten/kota akan ditentukan dalam rapat selanjutnya. "Yang pasti, ini harus disambut positif," lanjut dia.
Pemkab Madina, kata Rully, juga akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas program yang masuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ini. "Tentu akan ada rapat lanjutan juga di tingkat kabupaten, termasuk nanti pembicaraan teknis seperti lokasi dan sebagainya," pungkas dia.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun dengan fokus untuk masyarakat berpendapatan di bawah Rp 8 juta per bulan atau yang masuk kategori MBR.
Melalui program ini Prabowo ingin warga, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap, bisa memiliki tempat tinggal sendiri. (rel/01)
