Oleh : Irwan Daulay
Pemerhati Pembangunan Daerah
Sejak resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, pasangan SAHATA langsung "tancap gas" menjalankan sejumlah program prioritas yang telah dijanjikan saat masa kampanye. Dalam periode 100 hari kerja, mereka mencanangkan delapan program Quick Wins sebagai langkah awal mewujudkan visi pembangunan daerah.
Delapan program tersebut antara lain mencakup: pemindahan RSU Panyabungan, pendirian BUMD atau Perusahaan Daerah (Perseroda), penanganan infrastruktur jalan strategis, inisiatif skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pendirian Kopdeskel Merah Putih. Berdasarkan rilis resmi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang dikutip media lokal, seluruh agenda ini telah berjalan sesuai target, meskipun sebagian masih dalam proses bertahap menuju realisasi penuh.
Salah satu program strategis adalah pendirian BUMD berbasis sistem holding, yang akan memiliki beberapa anak usaha di sektor-sektor potensial seperti perkebunan, air bersih (PDAM), dan energi. Menurut Bupati Madina Saipullah Nasution rencana pembentukan holding ini bertujuan menjadikan BUMD sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Madina. Namun tentu, rencana tersebut memerlukan kajian teknokratik yang matang agar benar-benar mampu menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi daerah.
Saat ini, Kabupaten Mandailing Natal masih tertinggal jauh dari rata-rata PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara. Jika Madina mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 8% per tahun, dengan asumsi PDRB Sumut tumbuh sekitar 5% per tahun, maka kesetaraan PDRB antara Madina dan Sumut baru akan tercapai pada tahun 2030. Ini jelas menjadi tantangan besar, terlebih di tengah perlambatan ekonomi nasional.
Namun, terobosan hanya akan berhasil jika pemerintah daerah mampu meninggalkan pola pikir lama dan berani menghadirkan pendekatan baru berbasis visi jangka panjang. Karena itulah, ide lahirnya Grand Design Pembangunan Madina 2025–2045 yang diinisiasi Bupati Madina menjadi langkah fundamental dan sangat strategis. Dalam sebuah diskusi bersama para pemangku kepentingan, Bupati Madina telah menyatakan komitmennya untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang yang tidak hanya normatif, tetapi juga disusun secara teknokratik, rinci, dan aplikatif.
Perencanaan ini tentu harus dimulai dari analisis historis terhadap data pembangunan 20 tahun terakhir: laju PDRB, tren kemiskinan, tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas layanan publik serta kajian makro ekonomi lalinnya yang lebih rinci. Dari situ akan tampak peta masalah dan akar persoalan pembangunan daerah.
Sayangnya, banyak daerah di Indonesia memang menyusun rencana pembangunan yang hanya sebatas dokumen formal. Tidak ada integrasi antara ide dan pelaksanaan, sehingga rencana tersebut tidak menjadi alat penggerak pembangunan yang nyata. Hal ini berbeda dengan negara jiran Malaysia, yang sejak tahun 1971 secara konsisten menyusun Grand Design pembangunan nasional yang dijalankan secara berkesinambungan. Alhasil, pertumbuhan ekonomi Malaysia terus menunjukkan tren positif dan stabil, bahkan PDRB per kapita mereka saat ini mencapai 2,5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Indonesia.
Jika Madina ingin melompat lebih cepat, maka keberanian pasangan SAHATA memulai dari perencanaan jangka panjang berbasis data dan teknokrasi adalah langkah awal yang sangat menjanjikan. Kini tinggal bagaimana pelaksanaan dilakukan secara disiplin, konsisten, dan transparan agar Madina benar-benar bangkit dan sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia.**
