JAKARTA (Madina Bisnis) - Modal awal yang akan diterima Koperasi Merah Putih (KMP) adalah bentuk pinjaman, bukan hibah. Nantinya akan dikembalikan oleh KMP melalui mekanisme cicilan.
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan juga bakal memantau penyaluran dana ke KMP untuk memastikan tetap sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, modal awal untuk setiap Koperasi Desa/Kelurahan atau Koperasi Merah Putih sebesar Rp 3 miliar.
"Koperasi ini bukan dikasih uang, dia dapat plafon kredit, plafon pinjaman. Pertama Rp 3 miliar pinjaman, nanti harus dikembalikan," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Mei 2025, sebagaimana dilansir Tempo
Julkifli menjelaskan pinjaman tersebut diberikan melalui kredit oleh Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. KMP harus mengembalikannya melalui mekanisme cicilan dengan tenor enam tahun.
"Rp 3 miliar, bayarnya enam tahun. Kalau dulu kan dikasih, terus habis, ini enggak, ini bisnis, usaha," ujar dia.
Berdasarkan linimasa yang sudah ditetapkan, sebanyak 80 ribu KMP ditargetkan akan terbentuk dan diluncurkan pada 12 Juli 2025. Hari itu bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memantau penyaluran dana dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) untuk memastikan tetap sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan keberadaan KMP bisa menjadi solusi untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM hingga ke pelosok daerah.
Oleh karenanya, OJK akan terus memantau pelaksanaan penyaluran dana oleh Himbara agar KMP benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan.
"Dalam kaitan itu, tentu kami dalam implementasinya nanti akan memantau terus langkah-langkah dan pelaksanaan yang dilakukan oleh bank-bank yang dimaksud. Dengan terus mengupayakan hal yang terbaik yang bisa dilakukan melalui menjaga prinsip manajemen risiko serta tata kelola yang baik," ujarnya saat konferensi pers KSSK, Kamis (24/4/2025) yang dikutip Kompas
Mahendra juga menyatakan, pihaknya siap mendukung pelaksanaan Koperasi Merah Putih dalam aspek lain yang diperlukan, demi memperkuat ekosistem pendukung UMKM yang selama ini dinilai masih lemah.
"Dan ini pada gilirannya tentu kita berharap dapat memperkuat ekosistem yang sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk dapat terus tumbuh secara berkelanjutan," ucapnya.
Dengan pengawasan yang ketat dari OJK, diharapkan penyaluran dana oleh bank-bank BUMN ke Koperasi Merah Putih benar-benar mampu menjangkau UMKM maupun masyarakat desa di pelosok daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. (tempo/kompas/dahlan)
